Terjadi Dinamika Sosial di Masyarakat, Komisi XII Tinjau Lokasi Tambang Galian C di Mojokerto
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi XII ke Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (29/11/2024). Foto : Tari/Andri
PARLEMENTARIA, Mojokerto - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi XII Panja Minerba ke Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kunsfik tersebut dalam rangka untuk meninjau dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan dan pertanian.
Sugeng menyampaikan bahwa warga setempat telah menghadapi dilema. antara mempertahankan lahan pertanian atau memanfaatkan tanah untuk aktivitas pertambangan termasuk produksi pasir untuk menjadi batu.
Legislator Dapil Jawa Tengah VIII ini mengungkapkan bahwa daerah ini umumnya merupakan lahan tadah hujan dengan kondisi tanah yang tidak ideal untuk pertanian teknis. Meskipun ada potensi untuk menanam lahan yang ada, namun malah banyak digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti galian tanah dan produksi pasir untuk menjadi batu.
Sehingga, tanah yang seharusnya produktif, malah terancam akibat alih fungsi menjadi area pertambangan. "Kami menemukan bahwa di Kabupaten Mojokerto terdapat 12 lokasi pertambangan yang sedang dalam proses perizinan. Hal ini menimbulkan dinamika sosial yang signifikan di masyarakat," jelasnya kepada Parlementaria usai memimpin Kunsfik, Jumat (29/11/2024).
Dalam proses perizinan pertambangan, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mencatat adanya penolakan dari sebagian warga meskipun ada juga yang mendukung. "Kami bertemu dengan berbagai pihak termasuk warga, LSM, dan pihak pemerintahan daerah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas," tambahnya.
Sugeng juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat lahan pertanian, tidak sebanding dengan lahan semakin menyempit. Sehingga, menyebabkan produktivitas pertanian yang menurun. “Karena itu penting untuk mencari skema pengelolaan yang ideal,” jelasnya.
Di sisi lain, di bawah pemerintahan Prabowo, program Swasembada Pangan dan Energi menjadi prioritas. Meskipun demikian, Sugeng menekankan bahwa lahan pertanian harus dikelola dengan baik agar tetap produktif. "Jika tanah tidak dapat dipertahankan sebagai lahan pertanian, maka harus ada skema pemanfaatan lain yang tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” tuturnya.
Sugeng menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus memantau perkembangan situasi saat ini dan berkomitmen untuk merumuskan kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
"Kami akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan formula yang tepat dalam mengelola sumber daya alam terutama di sektor pertambangan dan pertanian," pungkasnya.
Dengan adanya kunjungan ini diharapkan akan terjalin komunikasi efektif antara pemerintah, masyarakat, dan korporasi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk semua pihak. (mri/rdn)